PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KRISTEN DAN ISLAM

Oleh: M. Sahrul Murajjab

Pendahuluan

Perkawinan merupakan satu pilar penting yang tak terpisahkan dari tata sosial kehidupan umat manusia sejak awal keberadaannya di muka bumi. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa hampir seluruh peradaban yang pernah ada, termasuk peradaban-peradaban klasik seperti peradaban Babilonia, Mesopotamia, Yunani, Mesir Kuno, Ibrani, maupun Aramaic dan lain-lain, menaruh perhatian besar terhadap adanya ikatan perkawinan ini.[1] Agama-agama (besar) yang pernah ada dimuka bumi juga mempunyai perhatian yang kurang lebih sama.

Secara umum, hampir keseluruhan agama-agama tersebut memiliki pandangan yang menempatkan perkawinan pada posisi yang cukup penting.[2] Karena itu, tidak aneh jika agama-agama memiliki aturan-aturan dan pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya agar perkawinan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan.

Dalam kaitan ini, agama-agama memiliki aturan mengenai persoalan pernikahan beda keyakinan (interrreligious marriage) yang terjadi diantara pemeluknya. Secara garis besar, mayoritas agama-agama –termasuk Islam dan Kristen sebagaimana akan dibuktikan nanti– memandang perkawinan beda agama adalah sesuatu yang terlarang atau setidaknya “tidak menganjurkan” (discourage). Kenyataan ini tentu bisa dipahami karena pada dasarnya setiap agama memiliki doktrin “ekslusivisme”, sebagaimana pula bahwa masing-masing agama baik secara eksplisit maupun implisit saling mengklaim kebenaran dan ’memonopoli’ jalan keselamatan yang dikenal dengan istilah the conflicting truth claims. Dimensi eksklusif beserta segala derivasinya itulah yang sedikit banyak berpengaruh pada doktrin dan sikap etis agama tersebut, termasuk diantaranya larangan pernikahan beda agama sebagaimana disinggung diatas.

Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mencoba menggali lebih jauh hukum pernikahan beda agama baik menurut versi agama Kristen maupun Islam, dimana pada masa sekarang ini, -setidaknya menurut penulis- tema ini menjadi signifikan di saat pernikahan beda agama seringkali ramai dibicarakan sebagai satu hal yang kontroversial, terlebih seiring dengan semakin menghegemoninya globalisasi yang membawa nilai-nilai baru ke dalam masyarakat seperti paham pluralisme dan gerakan liberalisasi agama, serta munculnya gagasan-gagasan baru yang bertugas mendekonstruksi sekat-sekat ’primordialisme keagamaan’ dibawah naungan apa yang diperjuangkan –diantaranya–oleh John Hick sebagai global theology.

Akibatnya, kini masyarakat kita telah semakin mudah menjumpai “pendapat-pendapat baru” dalam diskursus keagamaan (baik Islam maupun Kristen) mengenai keabsahan perkawinan lintas agama, yang juga diperkuat oleh kenyataan maraknya fenomena pernikahan beda agama yang diramaikan pula oleh kalangan public figure dari para artis dan selebritis dengan menampilkan “tontonan live show” yang kemudian justru sering dijadikan “tuntunan” oleh banyak generasi muda sekarang.

Pernikahan Beda Keyakinan dalam Perspektif Kristen

Agama Kristen memandang perkawinan sebagai sebuah lembaga penting yang memang dikehendaki keberadaannya oleh Tuhan. Dia-lah yang berinisiatif menjodohkan Adam dengan Hawa dan mengawinkan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan yang kudus.[3] Kristen juga menghendaki bahwa perkawinan akan berlangsung selamanya (sehidup semati) karena sebuah pasangan suami istri telah melebur menjadi satu daging[4] dan tidak dapat dipisahkan.[5] Kitab Perjanjian Baru mengharuskan agar perkawinan diletakkan pada tempat yang terhormat dan tidak dikotori oleh adanya perzinaan.[6] Perjamuan Perkawinan bahkan digunakan oleh Jesus untuk mengumpamakan kerajaan Tuhan.[7]

Menimbang sedemikian pentingnya arti sebuah perkawinan, agama Kristen menghendaki terciptanya sebuah perkawinan yang ideal, yaitu perkawinan yang dapat membawa pasangan suami-istri secara bersama-sama mewujudkan persekutuan hidup menuju kesempurnaan cinta dan kesucian. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.

Dengan tujuan-tujuan itu, pemeluk Kristen dilarang dengan tegas untuk melakukan ikatan perkawinan dengan dengan pemeluk agama selain Kristen, yang dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut sebagai “orang-orang yang tidak percaya”.[8] Dalam II Korintius 6:14 yang merupakan teks utama sandaran pelarangan perkawinan beda agama, dinyatakan: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.

Dalil lain yang sering juga dijadikan sebagai dasar larangan perkawinan dengan pasangan diluar Kristen adalah yang tertulis dalam salah satu bagian di Perjanjian Lama, Ulangan 7:3, “Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki.” Hukum larangan ini kemudian dipertegas melalui undang-undang Kitab Hukum Kanonik Gereja yang menyebutkan bahwa kawin beda agama ini tidak sah karena merupakan halangan.[9]

Pertimbangan lain yang mendasari larangan kawin beda agama ini, menurut pendapat seorang Romo yang namanya kami sebutkan dalam catatan kaki dibawah ini, adalah adanya sebuah norma moral dasar bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Karena iman, merupakan suatu nilai yang amat tinggi yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti.[10]

Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, dengan alasan kompleksitas dan pluralitas situasi masyarakat, Gereja kemudian membolehkan adanya perkawinan campur dengan syarat memperoleh “dispensasi” dari Uskup. Persyaratan mendapatkan Ijin atau Dispensasi adalah sbb:[11]

  1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik.
  2. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
  3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Berbagai syarat tersebut diberikan dengan sejumlah syarat yang diletakkan atas dasar kepentingan pemeliharaan rohani pihak yang bersangkutan.[12] Kurang lebih senada dengan Kitab Hukum Kanonik, dalam Tata Gereja GKI, atau tepatnya dalam Tata Laksana, Bab X, pasal 30, ayat 9b ditulis demikian:

Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja (baca: bukan Kristen), ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa :

  1. a. Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
  2. b. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami / isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani.
  3. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.”[13]

Kenyataan ini menegaskan paparan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya agama Kristen “keberatan” dan “khawatir” dengan terjadinya sebuah perkawinan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain. Bahkan dalam Buletin KABAR yang diterbitkan oleh Komsos Paroki St. Mikael, Kranji Bekasi dinyatakan dengan tegas bahwa ”Gereja menganjurkan agar sedapat mungkin perkawinan terjadi antar sesama umat Katolik”.[14]

Namun di luar mainstream Kristen seperti yang dipaparkan di atas, terdapat penafsiran lain terhadap ayat yang sering dijadikan landasan larangan perkawinan beda agama, yaitu ayat II Korintius 6:14 di atas. Menurut penafsiran tersebut yang juga sekaligus menolak pendapat umum Kristen diatas mengatakan bahwa konteks ayat itu sejatinya tidak ditujukan untuk melarang atau mendukung seorang Kristen menikah dengan orang non-Kristen, melainkan lebih ditujukan bagi para pemeluk Kristen baru, yang pasangannya masih memeluk kepercayaan yang lama.

Menurut penafsiran ini tujuan yang ingin dicapai adalah agar orang-orang Kristen benar-benar dapat menerapkan kekudusan dalam hidupnya dan tidak lagi terjatuh dalam kehidupan cemar yang masih menjadi gaya hidup pasangan barunya. Mereka dipanggil untuk menularkan positive influence bagi pasangannya yang belum percaya.[15]

Pendapat ini, meskipun boleh dibilang ”cukup liberal” dan menentang mainstream pengharaman nikah beda agama dalam Kristen, namun tidak dapat dipungkiri masih menyimpan resistensi terhadap hal-hal yang dianggap akan membahayakan keimanan seorang pemeluk Kristen dari pasangan hidupnya yang non-Kristen.

Pernikahan Beda Keyakinan Menurut Agama Islam

Dibanding Kristen, pendekatan Islam terhadap persoalan pernikahan tampak jauh lebih lengkap dan komprehensif. Luasnya spektrum persoalan ini menjadi salah satu bukti kelebihan Islam yang tidak dimiliki agama-agama lainnya dalam memandang berbagai aspek persoalan kehidupan manusia.

Terkait masalah yang dimaksud dalam pembahasan makalah ini, umat Islam mempunyai warisan intelektual (turāts) teramat kaya yang berasal dari berbagai generasi sejarah dan telah dibahas secara panjang lebar dalam bab-bab fiqh (jurisprudensi Islam) atau bahkan ratusan jilid buku di bawah tema yang biasa dikenal istilah fiqh al-nikāh, fiqh al-munākahāt ataupun fiqh al-ahwāl al-shakhşiyyah.[16] Buku-buku kodifikasi haditspun lazimnya juga menempatkan bab khusus yang menghimpun sabda-sabda Nabi SAW mengenai persoalan pernikahan tersebut, sebagai penjelasan langsung dari apa-apa yang terkandung dalam al-Qura’an baik secara eksplisit (manthūq) maupun implisit (mafhūm).

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah (QS. Al-Rūm:21) yang telah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, sebagaimana fiţrah keharmonisan alam semesta yang juga senantiasa diciptakan berpasang-pasangan (QS. Yā Sīīn:36 dan QS. Al-Dzāriyāt:49). Nature keberpasangan inipun disempurnakan eksisistensinya oleh Allah dengan menjadikannya sebagai sebuah nikmat agung yang dihadiahkan kepada manusia (QS. Al-Baqarah:35, QS. Al-Rūm:21 dan QS. Al-Nahl:72) dan dikukuhkan sebagai “tradisi” hamba-hambanya yang terpilih yaitu para Nabi dan Rasul (QS. Al-Ra`d:38).

Melalui risalah Nabi penutup, “tradisi” para Nabi ini oleh Allah kemudian dijadikan sebagai salah satu ajaran (syari`at) yang seyogyanya dikerjakan dan pada tataran idealnya ditujukan sebagai salah satu sarana mencapai kesempurnaan kesalehan yang diharapkan. Dalam konteks inilah Nabi SAW menyatakan bahwa “barangsiapa yang diberi oleh Allah karunia berupa seorang istri yang salehah, maka artinya Allah telah membantunya (dalam memelihara) separuh agamanya. Maka hendaknya ia berhati-hati/mewaspadai separuh bagian lainnya.”[17]

Melalui pernyataan ini, Rasulullah tampaknya mengindikasikan bahwa pasangan yang memiliki kesalehan semestinya menjadi pertimbangan paling penting dalam memilih pasangan hidup. Untuk itu pada kesempatan lain Nabi SAW menegaskan bahwa religiusitas-keislaman (al-dīn) menjadi variabel utama yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan.[18] Dalam QS. Al-Nisā’:21, Allah juga menyebut akad pernikahan sebagai perjanjian yang kuat (mītsāqan ghalīdzan), yang menunjukkan kaitan erat pernikahan dengan urusan ibadah, dengan alasan bahwa jika diteliti, kata mītsāq dalam al-Qur’an hampir senantiasa digunakan terkait perintah Allah kepada tauhid atau ibadah tertentu dan menjalankan hukum-hukum dan syariat-Nya.[19]

Dengan menggunakan perspektif atau kerangka berfikir seperti di atas itulah maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami larangan pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan pasangan yang mushrik atau mushrikah yang secara tegas diungkapkan oleh Al-Qur’an QS. Al-Baqarah: 221;

ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini kemudian menjadi sandaran utama para ulama sehingga bersepakat mengenai keharaman pernikahan seorang muslim maupun muslimah dengan pasangan mushrik atau mushrikah, serta mereka yang tidak menganut agama samawi.[20] Dalam kajian fiqh para ulama kemudian mendefinisikan kesyirikan dalam ayat tersebut sebagai paganisme dan agama-agama yang bukan diturunkan dari langit, para penyembah tuhan selain Allah, atau juga kaum ateis. Kaum ateis dimasukkan kedalam golongan mushrik dengan menggunakan logika mafhūm al-muwāfaqah dimana pada kenyataannya keyakinan kaum ateis yang tidak memercayai keberadaan tuhan adalah jauh lebih buruk dibanding keyakinan kaum mushrik yang mempercayai keberadaan pencipta tetapi mempersandingkannya dengan tuhan-tuhan lain.  Sebagian ulama lain mengelompokkan  perempuan yang murtad dari agama Islam ke dalam golongan mushrik, meskipun agama baru yang mereka anut adalah agama Yahudi atau Nasrani.[21]

Ringkasnya, ayat ini menjadi dalil pengharaman pernikahan seorang muslim maupun muslimah dengan pasangan non-muslim secara mutlak. Alasan utama pengharaman tersebut, sebagaimana seringkali dikemukakan oleh para ulama adalah potensi timbulnya ancaman terhadap terciptanya keharmonisan dan kehidupan rumah tangga yang saling mendukung karena perbedaan keyakinan itu. Terlebih, seorang muslim atau muslimah yang menikah dengan pasangannya yang non-muslim akan rentan dengan berbagai kesulitan dalam menjalankan ajaran agama secara baik. Inilah yang diindikasikan dalam penggalan frase ayat QS. Al-Baqarah: 221 di atas, “Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”.  

Pada ayat lain yang secara kronologis lebih dahulu turun dibanding ayat Surat Al-Baqarah di atas, Allah secara khusus juga menegaskan larangan perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki kafir, sebagaimana dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 10;

÷bÎ*sù £`èdqßJçFôJÎ=tã ;M»uZÏB÷sãB Ÿxsù £`èdqãèÅ_ös? ’n<Î) ͑$¤ÿä3ø9$# ( Ÿw £`èd @@Ïm öNçl°; Ÿwur öNèd tbq=Ïts† £`çlm;

“… maka jika kamu telah mengetahui bahwa perempuan-perempuan itu (benar-benar) telah beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Diantara alasan yang mengemuka dalam diskusi para ulama mengenai hikmah dan alasan dibalik larangan ini adalah karena posisi serang suami yang relatif lebih kuat dan dominan dalam sebuah keluarga dibanding seorang istri, sementara Islam sendiri telah “memutus jalan” dan mencegah terciptanya kepemimpinan atau kekuasaan orang-orang kafir terhadap orang mukmin,[22] termasuk dalam urusan rumah tangga.

Sementara itu, di sisi lain, frase selanjutnya dari ayat Al-Mumtahanah/60:10  tersebut yang artinya berbunyi “…Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir…” (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) menurut Al-Qurţubi bahwa ayat ini menegaskan pembatalan (naskh) hukum pernikahan beda agama antara kaum muslimin dengan kaum kafir Mekah yang sebelumnya masih diperkenankan di awal-awal sejarah Islam.[23]

Sampai di sini, melalui diskusi di atas tampak jelas bahwa prinsip dasar agama Islam adalah pada posisi mengharamkan pernikahan beda agama seorang muslim atau muslimah dengan pasangannya yang non-muslim. Akan tetapi, pada perkembangannya kemudian dilain pihak Allah juga memberikan dispensasi kebolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim yang digolongkan sebagai ahl al-kitāb. Wahbah al-Zuhayli mencatat kesepakatan (ijmā`) para ulama mengenai bolehnya pernikahan jenis ini.[24] Kesepakatan umat Islam ini didasarkan pada firman Allah pada QS. Al-Mā’idah:5 yang tergolong ayat-ayat yang terakhir diturunkan. Allah berfirman:

tPöqu‹ø9$# ¨@Ïmé& ãNä3s9 àM»t6Íh‹©Ü9$# ( ãP$yèsÛur tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# @@Ïm ö/ä3©9 öNä3ãB$yèsÛur @@Ïm öNçl°; ( àM»oY|ÁósçRùQ$#ur z`ÏB ÏM»oYÏB÷sßJø9$# àM»oY|ÁósçRùQ$#ur z`ÏB tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# `ÏB öNä3Î=ö6s%

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita muhşanāt diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita muhşanāt di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu…”

Jika dirunut pada masa generasi awal Islam, para Sahabat Nabi selain juga disebutkan bersepakat mengenai kebolehan menikah dengan perempuan ahl al-kitāb, kecuali barangkali satu riwayat pendapat berbeda dari `Abdullah ibn Umar yang menentang kebolehan perkawianan tersebut.[25] Bahkan sebagian mereka juga sekaligus mempraktekkannya.[26] Adapun mengenai riwayat larangan Khalifah Umar ibn Khaţţab terhadap sebagian sahabat Nabi untuk menikahi perempuan ahl al-Kitāb, hal itu tidak dikarenakan Umar melihatnya sebagai suatu hal yang terlarang dalam agama melainkan karena pertimbangan kemaslahatan tertentu.[27]

Jika pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahl al-Kitāb telah disepakati kebolehannya oleh para ulama, perbedaan yang kemudian muncul diantara para fuqahā dan ulama adalah mengenai makna muhşanāt dalam ayat tersebut dan cakupan makna ahl al-kitāb itu sendiri. Memaknai kata muhşanāt ini menjadi penting karena kedudukannya dalam redaksi ayat tersebut merupakan pembatas dari istilah ”ahl al-kitāb yang masih bersifat infinitif (muţlaq) menjadi terbatas dan definitif (muqayyad).

Sebagian ulama menafsirkan muhşanāt dengan harā’ir (wanita yang merdeka dan bukan budak). Melalui penafsiran ini mereka mempersyaratkan bahwa  perempuan ahl al-kitāb yang boleh dinikahi adalah perempuan yang merdeka (al-harā’ir), bukan yang budak. Sementara sebagian ulama yang lain menafsirkan muhşanāt dengan `afīfāt atau `afā’if yang artinya perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Dengan penafsiran ini, ayat tersebut berarti mengandung pengertian bahwa perempuan ahl al-kitāb yang boleh dinikahi adalah mereka yang “bersih”, baik-baik dan menjaga diri.[28]

Para fuqaha sendiri cenderung memaknai muhşanāt dengan `afā’if.[29] Pendapat inilah yang dipandang lebih rājih. Alasannya, sifat baik dan menjaga diri seorang perempuan ahl al-kitāb lebih bisa menjamin keberlangsungan rumah tangga yang baik. Kesucian diri juga menjadi konsideran sangat penting dalam pernikahan seorang muslim dengan seorang muslimah, sebagaimana ditegaskan oleh QS. Al-Nūr: 3, ”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Sementara itu, sebagian mufassir seperti Ibn Katsir (w.774H) secara lebih berhati-hati memaknai muhşanāt sebagai perempuan-perempuan yang merdeka (harā’ir) dan perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya (`afīfāt atau `afā’if ) sekaligus.[30]

Persoalan penting lain yang juga muncul kemudian adalah terkait makna ahl al-kitāb atau identifikasi siapa saja kalangan non-muslim yang tergolong sebagai ahl al-kitāb sebagaimana dimaksud oleh ayat tersebut. Mengenai hal ini, pandangan para ulama sekurangnya terbagi kepada tiga pendapat.[31] Pendapat pertama, yang diwakili oleh Abu Hanifah (w.150/767) dan Ibn Hazm (w. 456/1063) memandang bahwa istilah ahl al-kitāb yang digunakan dalam Al-Qur’an memiliki makna yang luas tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani, tapi meliputi pula umat para Nabi yang menerima lembaran-lembaran wahyu (şuhuf, the sacred scrolls) seperti Nabi Ibrāhīm dan Shīth, serta Nabi Dāwūd yang menerima Kitab Zabūr. Bahkan, golongan Zoroastrer (Majusi) dan kaum Sabian (al-Şābi’ūn) juga dimasukkan kedalam golongan ahl al-kitāb. Berlawanan dengan pendapat di atas, Muhamad ibn Idrīs al-Shāfi`i (w. 204/819) secara lebih ketat membatasi cakupan ahl al-kitāb pada kaum Yahudi dan Kristen yang mempunyai garis keturunan Israel (bani Isrā’īl) saja. Pendapat diikuti oleh sebagian golongan madzhab Shāfi`iyyah dan Hanābilah.

Adapun pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan dari dua pendapat sebelumnya di atas dan dianut oleh mayoritas ulama. Menurut pendapat ini bahwa makna ahl al-kitāb hanya merujuk kepada dua golongan saja, yakni Yahudi dan Nasrani tanpa memperluas cakupan ke yang lain-lain sebagaimana pandangan pendapat pertama, dengan didasarkan pernyataan tegas Al-Qur’ān yang menyebut ”dua kelompok” (ţā’ifatayn) penerima kitab dalam ayat QS. Al-An`ām:156.[32] Pendapat ketiga ini juga tidak membatasi dua golongan ahl al-Kitāb tersebut pada  mereka yang termasuk  dalam keturunan Israel (Banī Isrā’īl) sebagaimana pendapat kelompok kedua (Al-Shāfi’i), dengan alasan bahwa jikalau pembatasan tersebut diberlakukan berarti telah terjadi penghususan/pembatasan tanpa dalil yang semestinya (takhşīş bi ghayri mukhaşşiş) seperti dikatakan oleh Al-Shawkāni.[33]

Selain persoalan seperti telah dibahas di atas, sejatinya masih ada beberapa diskursus lain yang menjadi pembahasan dan bahkan perdebatan fiqih terkait perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitāb yang tidak bisa disajikan dalam tulisan ini semisal menyangkut perbedaan pandagan mengenai boleh tidaknya menikahi perempuan ahl al-kitāb dari kalangan ahl al-harb yang dibedakan dengan perempuan  ahl al-kitāb dari kalangan ahl dzimmah dan lain-lain.

Walhasil, pemaparan dan diskusi di atas secara gamblang berhasil menampilkan sebuah kesimpulan hukum yang jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum muslim untuk menikahi perempuan baik-baik (muhşanāt) dari kalangan Yahudi dan Kristen. Akan tetapi kehalalan ini selayaknya dipandang sebagai sebuah rukhşah (keringan-mudahan) sekaligus bentuk toleransi Islam terhadap agama lain[34] yang tidak sertamerta dapat dilakukan secara taken for granted.  Melalui pertimbangan-pertimbangan kemashlahatan tertentu dan dalam situasi-kondisi tertentu kehalalan menikahi perempuan ahl al-Kitāb tersebut bisa jadi tidak menjadi pilihan yang baik atau bahkan dilarang sebagaimana dipraktekkan oleh Khalifah ’Umar ibn Khaţţāb.

Untuk itu  Dr. Yūsuf al-Qaradlāwi dalam bukunya Al-Halāl wa al-Harām menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan kemashlahatan sosial-politik, bagi kaum muslimin yang menetap sebagai minoritas di satu negeri tertentu maka pendapat yang lebih rājih adalah diharamkannya laki-laki muslim untuk menikahi selain perempuan muslimat. Alasannya, pada kondisi yang sama, perempuan muslimah tidak akan mungkin dapat menikah dengan laki-laki non-muslim karena memang diharamkan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang buruk bagi perempuan-perempuan muslimah.[35]

Al-Qaradlāwi juga menegaskan bahwa jika pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahl al-Kitāb justru dikhawatirkan akan mengancam akidah dan agama anak-anaknya maka wajib baginya menjauhi pernikahan tersebut. Dan bagaimanapun, sebagaimana perempuan muslimah yang taat adalah lebih baik untuk dinikahi dari muslimah yang tidak taat, maka seorang muslimah –bagaimanapun kedudukannya- adalah lebih baik dari pada perempuan yang bukan muslimah.[36] Senada dengan Al-Qaradlāwi, Abu Zahrah juga menegaskan bahwa seyogyanya bagi seorang muslim untuk tidak menikahi kecuali seorang perempuan muslimah karena akan lebih menjamin kebaikan rumah tangga dari segala sisi.[37]

Memperhatikan pendapat para ulama yang otoritatif sebagaimana diatas, serta melihat fakta-fakta mengenai pola hubungan kaum Muslim dan Kristen yang saat ini mengindikasikan bahwa perempuan-perempuan Kristen cenderung untuk tidak akan mudah patuh dengan suaminya yang muslim, terlebih dengan merebaknya isu kesetaraan jender laki-laki dan perempuan atau isu Hak Asasi Manusia, sehingga membuat posisi kepemimpinan seorang laki-laki muslim dalam rumah tangganya bersama perempuan non-muslim semakin melemah baik dalam mengontrol perilaku maupun tanggung jawab terhadap istri dan anak, maka penulis cenderung kepada adanya larangan pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan perempuan Yahudi atau Kristen.

Atas dasar ini pula barangkali akan lebih mudah bagi kita untuk memahami keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya yang dihasilkan pada Musyawarah Nasional VII MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005 bahwa ”perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah”.[38]

Simpulan Ahir

Dari diskusi singkat mengenai persoalan pernikahan beda agama menurut agama Kristen dan Islam, tulisan ini sampai kepada simpulan ahir bahwa menurut ajaran Kristen perkawinan beda agama pada dasarnya dilarang atau setidaknya tidak dianjurkan. Tidak jauh berbeda, pandangan Islam terhadap pernikahan seorang muslim/muslimah pada dasarnya juga dilarang (haram) dengan perincian hukum sebagai berikut:

  1. Haram hukumnya bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah untuk menikah dengan calon pasangan dari kaum musyrik, maupun yang beragama selain Yahudi dan Nasrani.
  2. Seorang Muslimah tidak dibenarkan untuk menikah dengan siapapun laki-laki non muslim, baik dari kalangan ahl kitāb (Yahudi dan Nasrani) maupun lainnya.
  3. Dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan seorang perempuan ahl kitāb dengan syarat bahwa perempuan tersebut adalah seseorang yang baik-baik dan menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi kebolehan ini masih harus mempertimbangkan maşlahat dan mafsadat yang bisa jadi akan muncul sebagai konsekuensi pernikahan tersebut, khususnya terkait persoalan keyakinan (aqidah) yang bersangkutan maupun anak keturunannya.
  4. Dan meskipun pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahl kitāb dibolehkan, namun sangat dianjurkan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan muslimah yang baik, kecuali ada maşlahat yang pasti (muhaqqaqah). Jika dipandang perlu, pernikahan beda agama tersebut dapat dilarang oleh pihak-pihak otoritatif dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana telah dilakukan oleh `Umar ibn al-Khaţţāb pada masa lampau dan oleh MUI pada masa kini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

  • `Abdul Muta`āl al-Jabri, Jarīmah al-Zawāj bi ghayr al-Muslimāt:Fiqhan wa Siyāsatan (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet.3, 1983/1403)
  • Abū Abdillah Muhamad al-Qurţubi, Al-Jāmi` li Ahkām al-Qur’ān, Tahqiq: Ahmad al-Bardūni dan Ibrāhiīm Aţfīsh (Kairo, Dār al-Kutub al-Mişriyah, Cet.2, 1964)
  • Abū al-Fidā Ismā’il ibn ‘Umar ibn Katsīr Al-Qurasyi al-Dimasyqy, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm, Tahqiq: Sāmy ibn Muhamad Salāmah, (Dār Ţaybah li al-Nashr wa al-Tawzī’, Cet. II, 1420H/1999M)
  • Badrān Abū al-`Aynayn, Ahkām al-Zawāj wa al-Ţalāq fi al-Islām (Mesir, Dār al-Ta’līf, Cet. 2, 1961)
  • Malikah Yūsuf Zirār, Mawsū`ah al-Zawāj wa al-`Alāqah al-Zawjiyyah fi al-Islām wa al-Sharā’i` al-Ukhrā: al-Muqāranah (Kairo: Al-Fath li al-I`lām al-`Arabi, Cet. 1, 2000)
  • Muhamad ibn `Ali al-Shawkāni, Tafsīr Fath al-Qadīr, (dalam Software Maktabah al-Shāmilah)
  • Muhamad Abū Zahrah, Muhādlarāt fī ‘Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu, (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, tt.)
  • Mun’im A. Sirry (ed.), Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Cet. 7, 2005)
  • Muhamad ibn ‘Ismā’īl al-Bukhari, Al-Jāmi’ al-Musnad al-Şahīh, tahqiq: Muhamad Zuhayr ibn Nāşir al-Nāşir, Dar Ţawq al-Najah, cet. 1, 1422H
  • Muhamad Nāşiruddin al-Albāni, Şahīh al-Targhīb wa al-Tarhīb, (dalam Al-Maktabah al-Shāmila 3.28)
  • Muhamad ‘Ali al-Sāyis, Tafsīr Āyāt al-Ahkām (Beirut: Al-Maktabah al-‘Aşriyah, 2002)
  • Şiddīq Hasan Khan al-Qannūji, Nayl al-Marām min Tafsīr Āyāt al-Ahkām, Tahqiq: Muhamad Hasan Ismā`īl dan Ahmad Farīd al-Mazīdi (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003)
  • Yūsuf al-Qaradlāwi, Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, (Beirut & Damaskus: Al-Maktab al-Islami, Cet.13, 1980)
  • Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu`āşir, Cet. 4)

Majalah dan Buletin

  • Buletin KABAR, Edisi 156, 8 Februari 2009, diterbitkan oleh Komsos Paroki St. Mikael, Bekasi
  • Majalah ISLAMIA (Jakarta: Thn. I, No. 4, Januari-Maret 2005)

Sumber Digital dan Internet


[1] Lihat misalnya: History of Marriage In Western Civilization, di http://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_EN/html/history_of_marriage_in_western.html, dan Marriage in Non-Western Societies, di http://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_EN/html/marriage_in_non_western_societ.html di akses terkahir tanggal 3 Agustus 2009. Tentang perkawinan dalam peradaban Mesopotamia dan Babilonia dapat di lihat di Roberto Naranjo, “Marriage in Ancient Mesopotamia and Babylonia”, di http://ehistory.osu.edu/world/articles/ArticleView.cfm?AID=58

[2] Lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage, diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2009.

[3] Kejadian 2:21-25

[4] Kejadian 2:24

[5] Matius 9:4-6; Markus 10: 6-9

[6] Ibrani 13:4

[7] Matius 22:1-14 dan 25:1-13

[8] Dalam diskursus tradisi Kristen pernikahan beda agama ini biasa disebut dengan disparitas cultus, sebuah istilah yang digunakan untuk membedakannya dengan “kawin beda gereja” (mixta religio).

[9] Kitab Hukum Kanonik, ayat 1086. Kitab Hukum Kanonik ini dapat dibaca secara online di http://www.imankatolik.or.id/khk.php

[10] Romo Antonius Dwi Joko, Kawin Campur, dalam http://yesaya.indocell.net/id1066.htm, diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2009.

[11] Kitab Hukum Kanonik, ayat 1125:1-3. Lihat juga: Buletin KABAR, diterbitkan oleh Komsos Paroki St. Mikael, Edisi 156, Minggu 8 Februari 2009, hlm. 2; Romo Antonius Dwi Joko, Kawin Campur

[12] Buletin KABAR, hlm. 2

[13] Andri Purnawan, Pernikahan Beda Agama, di http://www.gkjwcaruban.org/gema-kepandhitan/pernikahan-beda-agama.html, diakses tanggal 31 Maret 2009

[14] Buletin KABAR, hlm. 3

[15] Dikutip dari Andri Purnawan, Pernikahan Beda Agama.

[16] Istilah fiqh al-ahwāl al-shakhşiyyah sejatinya merupakan padanan dari istilah asing yang masuk ke dalam tradisi Islam-Arab dan kemudian banyak digunakan di dunia akademis untuk menyebut hukum-hukum  kekeluargaan. Lihat: Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu`āşir, Cet. 4), Vol. 9, hlm. 1

[17] Bunyi hadits tersebut selengkapnya adalah  من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani, Al-Hakim dan Al-Bayhaqi. Dalam Şahīh al-Targhīb wa al-Tarhīb oleh Al-Albani dikatakan Şahīh lighayrihi.

[18] Selengkapnya berbunyi:    تنكح المرأة لأربع  لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: “Perempuan lazimnya dinikahi dengan pertimbangan empat hal: hartanya, kebangsawanan/kemulyaan nasabnya, kecantikannya, serta agamanya. Maka hendaklah engkau memilih perempuan yang beragama supaya engkau beruntung.” Lihat: Şahīh al-Bukhāri, bab al-Nikah, hadits no. 4802; Şahīh Muslim, bab al-Radlā`, hadits no. 1466 dan lain-lain.

[19] Mahmoud Shaltout, Al-Islam Aqīdah wa Sharī`ah, hlm.146-148, sebagaimana dikutip oleh Dr. Malikah Yūsuf Zirār, Mawsū`ah al-Zawāj wa al-`Alāqah al-Zawjiyyah fi al-Islām wa al-Sharā’i` al-Ukhrā: al-Muqāranah (Kairo: Al-Fath li al-I`lām al-`Arabi, Cet. 1, 2000) hlm. 134

[20] Muhamad Abū Zahrah, Muhādlarāt fī ‘Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu, (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, tt.), hlm. 143

[21] Muhamad Abū Zahrah, Muhādlarāt fī ‘Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu, hlm. 145; Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Vol. 9, hlm. 143; `Abdul Muta`āl al-Jabri, Jarīmah al-Zawāj bi ghayr al-Muslimāt:Fiqhan wa Siyāsatan (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet.3, 1983/1403), hlm. 12-13

[22] Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisā’: 141, yang berbunyi ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً

[23] al-Qurţubi, Al-Jāmi` li Ahkām al-Qur’ān, Vol. 18, hlm.65

[24] Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Vol. 9, hlm. 145. Meski demikian Al-Zuhayli juga menyebutkan pada halaman berikutnya (hlm.146) bahwa pernikahan ini makruh menurut pendapat dalam madzhab Hanafi, Shāfi`i dan satu pendapat dalam madzhab Māliki. Sedangkan madzhab Hambali menyatakannya sebagai perilaku yang tidak utama (khilāf al-awlā). Mereka mendasarkan pandangan ini kepada larangan `Umar ra dengan pertimbangan maslahah atau menolak kemudaratan yang mungkin ditimbulkan.

[25] Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Abdullah ibn ‘Umar ketika ditanya mengenai hukum menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani, beliau menjawab,”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan orang-orang mu’min untuk menikahi perempuan-perempuan musyrikah dan aku tidak mengetahui ada kesyirikan yang lebih besar daripada seseorang perempuan yang mengatakan bahwa tuhannya adalah ‘Īsa, padahal dia hanyalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah.” Lihat: Muhamad ibn ‘Ismā’īl al-Bukhari, Al-Jāmi’ al-Musnad  al-Şahīh, tahqiq: Muhamad Zuhayr ibn Nāşir al-Nāşir, Dar Ţawq al-Najah, cet. 1, 1422H, vol. 7, hlm.48, hadits no. 5285

[26] Muhamad Abū Zahrah, Muhādlarāt fī ‘Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu, hlm. 144

[27] Lihat: Muhamad ‘Ali al-Sāyis, Tafsīr Āyāt al-Ahkām (Beirut: Al-Maktabah al-‘Aşriyah, 2002), hlm.  140-141

[28] Lihat misalnya: Abū Abdillah Muhamad al-Qurţubi, Al-Jāmi` li Ahkām al-Qur’ān, Tahqiq: Ahmad al-Bardūni dan Ibrāhiīm Aţfīsh (Kairo, Dār al-Kutub al-Mişriyah, Cet.2, 1964), Vol. 6, hlm.79; Al-Shaukani Fathul Qadir, 2: 274

[29] Lihat: Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Vol. 9, hlm. 145; Badrān Abū al-`Aynayn, Ahkām al-Zawāj wa al-Ţalāq fi al-Islām (Mesir, Dār al-Ta’līf, Cet. 2, 1961), hlm.100

[30] Abū al-Fidā Ismā’il ibn ‘Umar ibn Katsīr Al-Qurasyi al-Dimasyqy, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm, Tahqiq: Sāmy ibn Muhamad Salāmah, (Dār Ţaybah li al-Nashr wa al-Tawzī’, Cet. II, 1420H/1999M), Vol. III, hlm.42

[31] Sebuah pembahasan cukup baik telah dilakukan oleh Dr. Muhamad Azizan Sabjan dan Dr. Noor Shakirah Mat Akhir mengenai makna ahli Kitab dalam tradisi Islam. Lihat artikel mereka berjudul “Konsep Ahl al-Kitāb dalam Tradisi Islam”, Majalah ISLAMIA (Jakarta: Thn. I, No. 4, Januari-Maret 2005), hlm. 71-80. Penjelasan pendapat para ulama tentang ahl al-kitāb pada bagian ini juga penulis rujuk dari artikel tersebut hlm. 76-77

[32] Ayat tersebut selengkapnya berbunyi: أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ  yang artinya: (Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: “Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”

[33] Muhamad `Ali al-Shawkāni, Tafsīr Fath al-Qadīr,    vol. 2, hlm. 274; Lihat juga: Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Vol. 9, hlm. 147

[34] Mengenai dibolehkannya menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani dalam Islam sebagai salah satu bentuk toleransi (tasāmuh) Islam terhadap agama lain dapat dilihat Yūsuf al-Qaradlāwi, Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, (Beirut & Damaskus: Al-Maktab al-Islami, Cet.13, 1980) hlm. 178-179

[35] Yūsuf al-Qaradlāwi, Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, 179

[36] Yūsuf al-Qaradlāwi, Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, 179

[37] Muhamad Abū Zahrah, Muhādlarāt fī ‘Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu, hlm. 144

[38] Keputusan/Fatwa  MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, tentang Perkawinan Beda Agama. Lihat: http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=135

0 Responses to “PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KRISTEN DAN ISLAM”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: